Palu - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis Batch Kedua. Kegiatan krusial ini dilaksanakan di Ruang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah. Agenda besar ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi administrasi daerah sekaligus menjadi data dukung penting bagi penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Learning Management System (LMS) milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah. Senin (13/07/2026).

Pelatihan intensif ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan antusiasme sangat tinggi di ruang kelas. Sebagai langkah awal, instruktur dari BPSDM, Tasnima, S.E., didampingi oleh para arsiparis ahli, menyelenggarakan sesi pre-test. Ujian awal ini sengaja dirancang khusus guna mengukur sejauh mana kompetensi dasar serta pemahaman awal yang dimiliki oleh masing-masing pegawai mengenai tata kelola kearsipan berbasis digital.

Setelah tahap pengujian kemampuan awal selesai, kegiatan kelas langsung beralih dari pemaparan teori ke sesi praktik intensif di Dispusaka. Fokus utama praktik hari ini adalah memantapkan implementasi aplikasi Srikandi untuk penatausahaan dokumen dinamis secara terintegrasi. Instruktur membimbing peserta langkah demi langkah, mulai dari prosedur registrasi naskah masuk, pemberkasan yang sistematis, hingga simulasi penyusutan arsip yang telah memasuki masa retensi. Interaksi dua arah berjalan sangat aktif saat para peserta mendiskusikan studi kasus nyata dari instansi mereka.

Bagaimana implementasi lanjutan dari pelatihan ini di lapangan? Setelah menguasai materi praktik di Dispusaka, setiap perwakilan OPD diwajibkan menerapkan ilmu tersebut di Perangkat Daerah (PD) masing-masing. Mereka akan menjalankan proyek percontohan (pilot project) sebagai bentuk aksi perubahan nyata dalam sistem kerja harian mereka. Melalui skema pendampingan berbasis praktik yang komprehensif ini, pengelolaan dokumen negara diharapkan menjadi lebih bersih, efektif, dan transparan. Momentum ini menjadi pijakan strategis bagi percepatan reformasi birokrasi harian yang merata di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Hal ini dipastikan akan menciptakan efisiensi pelayanan publik yang optimal.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.