Palu, Sulawesi Tengah – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menorehkan sejarah baru dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur dengan menyelenggarakan Upacara Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 secara resmi. Senin, (23/06/2025).

Acara yang digelar di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin, 23 Juni 2025, ini dihadiri oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Wakil Gubernur dr. Reny Arniwaty Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., serta sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Idham Khalid, S.Sos., M.A.P.

Sebanyak 2.402 SK PPPK diserahkan secara simbolis dalam upacara ini, mengukuhkan status para pegawai yang sebelumnya telah berkontribusi besar dalam pelayanan publik. Gubernur Anwar Hafid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penerima SK. “Dedikasi Anda selama ini tidak diragukan lagi. Kini, dengan pengakuan formal ini, mari kita tingkatkan kualitas pelayanan demi masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera,” tegasnya.

Gubernur juga mengimbau seluruh pimpinan perangkat daerah untuk aktif membina dan mengawasi kinerja PPPK guna memastikan pelayanan publik yang optimal. “Pengangkatan ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal tanggung jawab baru,” tambahnya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah (DISPUSAKA) turut berbangga dengan terlibat dalam proses ini, di mana 20 pegawai dari berbagai OPD dan Biro menerima SK secara simbolis, termasuk perwakilan DISPUSARDA, Febriyanto, S.Kom. dan Yuliyanti Puji Lestari, S.E.

Plt. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman, S.H., M.Si., dalam laporannya mengungkapkan bahwa total formasi PPPK tahun 2024 mencapai 5.330 orang, terdiri dari:

• 624 formasi tenaga kesehatan,
• 2.117 formasi tenaga guru,
• 2.589 formasi tenaga teknis/administrasi.

Dari seleksi tahap pertama, 2.408 peserta dinyatakan lulus, dengan catatan dua orang meninggal dunia dan empat lainnya mengundurkan diri.

Bukti dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan status yang kini diakui secara resmi, diharapkan para PPPK dapat bekerja lebih maksimal dengan semangat “Berani Berintegritas” - slogan yang diusung Pemprov Sulawesi Tengah.