Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) kembali mengukuhkan komitmennya dalam transparansi anggaran dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan laporan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (2/6/2026). Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si. 

Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemprov Sulteng dalam mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012. Prestasi gemilang tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kontribusi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari proses pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan terinci, termasuk peran aktif Dispusaka Sulteng demi mewujudkan visi Sulteng Nambaso. Di sisi lain, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dinilai memiliki peran strategis sebagai leading sector dalam mengawal konsolidasi data, penyusunan laporan, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo, menyampaikan bahwa meski opini WTP berhasil diraih, BPK tetap memberikan beberapa catatan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan perundang-undangan. Namun, ia menegaskan catatan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini di tahun pertama masa kepemimpinannya. Beliau menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK guna meningkatkan validitas data keuangan. Melalui sinergi yang solid, Pemprov Sulteng berkomitmen terus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran demi mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.