Palu, – Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Idham Khalid, S.Sos., M. Si, menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.  Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim dan terbuka untuk umum. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp. PK., M.Kes, yang mewakili Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M. Si., menyampaikan sambutannya. Rabu (21/5/2025).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp5.555.498.023.556 (lima triliun lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), atau 92,15% dari target Rp6.028.674.056.639 (enam triliun dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah). Capaian ini terinci sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): 93,94%Pajak Daerah: 108,91% (melebihi target)
- Retribusi Daerah: 114,29%
* Pengelolaan Kekayaan Daerah: 24,16%
* Lain-lain PAD Sah: 68,66%
2. Transfer dan Pendapatan Lain:
* Transfer: 91,09%
* Hibah dan Pendapatan Sah Lain: 97,35%
3. Realisasi Per Urusan:
* Pelayanan Dasar: 73,94%
* Non-Pelayanan Dasar: 92,33%
* Urusan Pilihan: 92,23%
* Fungsi Penunjang: 95,66%

Dalam sambutannya yang dibacakan Wagub, Gubernur menyampaikan tiga poin kunci:

1. Apresiasi atas sinergi seluruh OPD dalam merealisasikan anggaran secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
2. Harapan agar DPRD memberikan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan tahun berjalan dan mendatang, termasuk Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Momentum Check and Balance, di mana LKPJ ini menjadi alat strategis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkualitas.

Rapat ini menegaskan komitmen Pemprov Sulteng untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Dengan rekomendasi dari DPRD, diharapkan pembangunan Sulawesi Tengah semakin terarah dan inklusif.