Sinergi Perencanaan Pembangunan Sulawesi Tengah: Mewujudkan RKPD 2027 yang Responsif dan Inklusif

Share on:
Berita Kegiatan

Sinergi Perencanaan Pembangunan Sulawesi Tengah: Mewujudkan RKPD 2027 yang Responsif dan Inklusif

Image

PALU – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si., menghadiri rangkaian agenda krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung di Kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan ini mencakup Pembukaan Rakortekrenbang, Forum Perangkat Daerah, serta Pra-Musrenbang Tematik Stunting Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Selasa (07/04/2026).

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, MM., yang hadir mewakili Gubernur. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa integrasi antara koordinasi teknis dan forum perangkat daerah merupakan kunci untuk memastikan program kerja tahun 2027 tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan Pra-Musrenbang Tematik Stunting menjadi bukti komitmen serius pemerintah daerah dalam mengakselerasi penurunan angka stunting di Bumi Tadulako.

Agenda utama dilanjutkan dengan pemaparan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 oleh Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Provinsi Sulteng. Paparan ini membedah arah kebijakan makro dan prioritas pembangunan yang akan menjadi acuan bagi setiap organisasi perangkat daerah.

Guna memperkaya perspektif perencanaan, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui para Ketua Komisi menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk tahun 2027. Aspirasi tersebut disampaikan secara berurutan oleh Ibu Dra. Marlela, M.Si. (Ketua Komisi II), Bapak Ir. H. Musliman, MM. (Ketua Komisi III), dan Bapak H. Hidayat Pakamundi (Ketua Komisi IV). Pokir DPRD ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan riil masyarakat di lapangan dengan kebijakan administratif pemerintah.

Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam forum ini, diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi instrumen perubahan yang konkret demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih merata.

Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

. . .